JAKARTA - Program Sekolah Rakyat (SR) Berasrama menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Melalui kerja sama erat antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah memastikan keberlanjutan sekaligus perluasan program ini hingga tahun 2029.
Inisiatif ini merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga menyediakan lingkungan berasrama yang aman dan mendukung perkembangan karakter anak-anak dari kelompok rentan.
Optimalisasi Anggaran Tanpa Membebani APBN
Analis Madya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Roni Parasian, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang agar efisien dalam pembiayaan.
Pemerintah, katanya, mengombinasikan berbagai sumber anggaran lintas kementerian untuk memastikan program ini berjalan tanpa menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujar Roni dalam diskusi publik bertajuk ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul’.
Pendekatan lintas kementerian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat dijalankan dengan efisiensi tinggi tanpa mengorbankan kualitas.
Dukungan Kemenkeu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak kurang mampu.
165 Sekolah Rintisan Sudah Beroperasi di Seluruh Indonesia
Program Sekolah Rakyat telah memasuki fase awal dengan pembukaan Sekolah Rakyat Rintisan pada tahun ajaran 2025/2026. Fasilitas yang digunakan sebagian besar merupakan aset negara yang telah direnovasi dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem pendidikan berasrama.
Pemerintah menargetkan pembangunan gedung baru khusus Sekolah Rakyat dimulai pada 2026. Perluasan jangkauan akan terus dilakukan hingga 2029 agar semakin banyak daerah tertinggal yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas.
Hingga saat ini, terdapat 165 sekolah rintisan yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Setiap sekolah dirancang dengan konsep berasrama agar anak-anak dari keluarga miskin dapat belajar tanpa harus memikirkan biaya makan, tempat tinggal, maupun transportasi.
Menjawab Masalah Anak Tidak Sekolah dan Kemiskinan Struktural
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa gagasan Sekolah Rakyat muncul sebagai respons terhadap lambatnya penurunan angka kemiskinan serta masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” jelas Robben.
Data menunjukkan bahwa di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400.000 anak usia SMA yang tidak bersekolah. Dengan model berasrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak ini tidak kembali terjebak dalam siklus kemiskinan akibat keterbatasan pendidikan.
Lingkungan Aman dan Terlindungi untuk Anak Rentan
Pengamat pendidikan, Ina Liem, menilai bahwa pendekatan berasrama menjadi langkah inovatif dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurutnya, banyak anak dari keluarga rentan tidak hanya berisiko putus sekolah, tetapi juga menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi.
“Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan aman dan terproteksi 24 jam agar bisa fokus belajar,” tegas Ina.
Model berasrama dianggap lebih efektif karena selain memberi pendidikan akademik, juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta keterampilan hidup.
Dengan dukungan fasilitas dan pengawasan penuh, Sekolah Rakyat diharapkan mencetak generasi muda yang tangguh secara akademik dan moral.
Suara dari Lapangan: Sekolah Rakyat Bawa Harapan Baru
Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta, Ratu Mulyanengsih, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. Ia menuturkan bahwa banyak siswanya berasal dari latar belakang sulit, seperti korban kekerasan rumah tangga maupun anak yang tumbuh di lingkungan keras.
“Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan keras. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan,” ujarnya.
Menurut Ratu, sistem berasrama membantu guru dan pengasuh untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan murid. Proses pendampingan ini memungkinkan pembentukan karakter dan pengembangan potensi anak secara menyeluruh.
Kolaborasi Lintas Lembaga Menuju Indonesia Emas 2045
Kemensos dan Kemenkeu terus memperkuat koordinasi agar Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Program ini juga melibatkan sejumlah lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan merata dan berkelanjutan.
Dengan semangat kolaborasi, pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045 — sebuah generasi unggul yang terbebas dari jerat kemiskinan struktural.
Melalui pendidikan yang inklusif dan berbasis asrama, anak-anak prasejahtera kini memiliki peluang yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa. Sekolah Rakyat hadir bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, melainkan simbol keadilan sosial dan harapan baru bagi jutaan anak Indonesia.
