JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. 

Tidak hanya fokus pada produksi, arahan tersebut juga menekankan peningkatan kesejahteraan petani agar kebijakan pangan berjalan adil bagi seluruh pihak.

“(Tugas khusus dari Presiden Prabowo) swasembada secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum,” kata Amran usai serah terima jabatan sebagai Kepala Bapanas dari Arief Prasetyo Adi di Jakarta.

Menurut Amran, target swasembada yang awalnya ditetapkan untuk empat tahun ke depan kini dipercepat menjadi hanya satu tahun. Langkah ini, kata dia, menjadi lompatan besar yang hanya bisa tercapai jika semua pihak bekerja secara terkoordinasi.

Lompatan Besar Melalui Sinergi Lintas Sektor

Amran menjelaskan bahwa percepatan swasembada tidak bisa dicapai hanya oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai lembaga negara. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian, TNI/Polri, Kejaksaan, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Bukan saja Kementerian Pertanian, tapi semua anak bangsa yang ikut berpartisipasi. TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, Badan Pangan (Bapanas), semua,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan politik dari Presiden, target swasembada bukan lagi sekadar visi jangka panjang, tetapi agenda nyata yang bisa diwujudkan lebih cepat dari rencana semula.

“Doakan mudah-mudahan tidak ada halangan tiga sampai tiga bulan ke depan. Mimpi kita, target Bapak Presiden empat tahun swasembada, itu kita capai dalam waktu satu tahun,” tutur Amran.

Stabilitas Harga Jadi Fokus Pengawasan

Selain mempercepat swasembada, Amran juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok. Ia menyebut bahwa pemerintah mengawasi ketat penggunaan dana subsidi pangan senilai Rp150 triliun agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi di pasar.

Menurutnya, harga pangan harus dipantau setiap hari secara real time agar setiap perubahan bisa segera direspons. Sistem pengawasan digital akan menjadi alat utama dalam mengantisipasi fluktuasi harga di lapangan.

“Permasalahan harga harus ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Tiap hari kami minta dipantau terus-menerus, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah,” tegasnya.

Amran menambahkan, peran pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan harga. Petani perlu dilindungi lewat penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), sementara konsumen dijaga dengan penerapan harga eceran tertinggi (HET).

“Itu kita wajib intervensi karena kita harus jaga petani dengan HPP, jaga konsumen dengan HET, mutlak,” katanya.

Fokus pada Komoditas Strategis Nasional

Dalam arah kebijakan pangan ke depan, Amran menegaskan bahwa Bapanas akan memprioritaskan tiga komoditas utama — beras, jagung, dan gula putih. Ketiganya dianggap paling mempengaruhi stabilitas pangan dan inflasi nasional.

“Jadi, kita fokuskan pada komoditas strategis dulu. Yang strategis beras, jagung, kemudian gula putih, ini satu per satu kita beresin,” jelasnya.

Langkah ini meliputi pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari sistem produksi, distribusi, hingga penyimpanan. Pemerintah juga berupaya memperkuat peran daerah agar setiap wilayah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Hilirisasi dan Biofuel Jadi Prioritas Tambahan

Selain fokus pada komoditas pangan pokok, Amran juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor perkebunan dan hortikultura. Melalui program hilirisasi, hasil pertanian dan perkebunan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti minyak goreng dari kelapa sawit.

“Selain pangan pokok, sektor perkebunan dan hortikultura juga menjadi prioritas melalui program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah,” kata Amran.

Indonesia, lanjutnya, juga tengah mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Saat ini, pemerintah telah menjalankan program biodiesel B40 dan menargetkan peningkatan ke B50 pada tahun 2026.

“Kita insyaallah tahun depan pada 2026, B50. Sekarang B40,” ujarnya.

Biodiesel B40 sendiri merupakan bahan bakar campuran antara 60 persen solar dan 40 persen bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Dorongan Presiden untuk Kesejahteraan Petani

Amran menegaskan bahwa seluruh program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menyejahterakan petani. Presiden Prabowo, kata dia, memberikan arahan agar kebijakan pangan harus berpihak pada produsen tanpa merugikan konsumen.

“Presiden berpesan agar swasembada dilakukan secepat-cepatnya, tapi harus menguntungkan petani dan membuat konsumen tersenyum,” ungkapnya.

Dengan adanya kebijakan harga yang berkeadilan dan program pemberdayaan petani, pemerintah berharap kesejahteraan di sektor pertanian dapat meningkat signifikan.

Menuju Indonesia Mandiri Pangan dan Energi

Amran menilai, percepatan swasembada pangan dan pengembangan biofuel menjadi dua fondasi utama menuju kemandirian nasional. 

Jika kedua program ini berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menjadi produsen energi hijau terkemuka di dunia.

“Langkah ini adalah bagian dari visi besar Presiden untuk menjadikan Indonesia negara yang mandiri, kuat, dan berdaulat di bidang pangan dan energi,” pungkas Amran.