JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengawasan pembangunan di Papua tidak boleh berhenti pada tataran administratif.
Ia menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan agar seluruh rencana pembangunan benar-benar terealisasi dan berdampak pada masyarakat.
“Pengawasan itu tidak sekadar hanya di atas kertas, laporan-laporan rapat saja, tidak di atas kertas. Betul-betul turun ke bawah melihat yang tadi sudah direncanakan,” ujar Tito dalam keterangan pers tertulis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pernyataan itu disampaikan saat audiensi bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari enam provinsi.
Sinkronisasi Jadi Kunci Percepatan
Tito menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan Papua. Ia menyebut, banyak program kementerian dan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga dampaknya belum optimal.
“Tapi masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
Ia menilai sinkronisasi dan harmonisasi program menjadi langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Melalui koordinasi lintas sektor, setiap program pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih.
Komite Eksekutif dan BP3OKP, menurut Tito, dibentuk untuk memastikan sinergi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berjalan efektif.
“Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” ujar Mendagri.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Pembangunan Merata
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pembangunan Papua sebagai bagian dari upaya mengatasi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia meminta seluruh pemangku kebijakan di tingkat pusat maupun daerah untuk turun langsung ke lapangan dan memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong efektivitas penyerapan anggaran, transparansi pelaksanaan program, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan otonomi khusus di Papua.
Pemekaran untuk Akselerasi Pelayanan
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menjelaskan bahwa salah satu strategi utama percepatan pembangunan Papua adalah melalui kebijakan pemekaran wilayah.
Dari semula dua provinsi, kini wilayah Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi. Kebijakan ini, kata Tito, bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik di daerah-daerah terpencil.
“Tujuannya percepatan pembangunan. Dan saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” kata Tito.
Ia menegaskan bahwa pemekaran wilayah merupakan aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan langsung kepada Presiden dalam berbagai kunjungan kerja ke wilayah tersebut.
Pemerintah bersama DPR menyetujui usulan itu karena menilai pemekaran dapat menjawab tantangan geografis dan memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) Papua.
“Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi birokrasi yang pendek, sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses,” tuturnya.
Contoh Keberhasilan dari Daerah Lain
Tito kemudian mencontohkan keberhasilan daerah-daerah lain di Indonesia yang mengalami kemajuan pesat setelah dilakukan pemekaran. Ia menyebut, model pemekaran seperti di Sumatera Selatan terbukti efektif meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, hasil positif tersebut juga diharapkan bisa terwujud di Papua setelah pembentukan provinsi baru. Dengan struktur pemerintahan yang lebih ringkas, koordinasi antarinstansi diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien.
“Kita tahu bahwa Papua Barat, misalnya, dengan dimekarkan, daerah-daerah Papua Barat kan jadi lebih fokus pembangunannya dan lebih mudah, lebih simpel jalur birokrasinya,” ujar Tito.
Peran Komite Eksekutif dan BP3OKP
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta BP3OKP kini diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam menyinergikan seluruh kebijakan lintas sektor.
Keduanya memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang diluncurkan pemerintah pusat dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah.
Melalui mekanisme koordinasi yang solid, Tito berharap pembangunan di Papua tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terpadu dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Fokus ke Implementasi Nyata
Mendagri menegaskan, semua rencana pembangunan tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Pemerintah harus fokus pada implementasi nyata di lapangan agar masyarakat Papua benar-benar merasakan hasil dari kebijakan otonomi khusus.
Ia mengingatkan seluruh kepala daerah dan instansi terkait agar tidak hanya menyusun laporan formal, tetapi benar-benar memastikan semua kegiatan pembangunan berjalan sesuai target.
Dengan pengawasan lapangan yang ketat, sinkronisasi lintas sektor yang baik, dan kebijakan pemekaran yang efektif, Tito optimistis Papua dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Indonesia.
