JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh daerah sebagai program prioritas nasional untuk menekan kemiskinan secara sistemik.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu terobosan penting dalam membangun generasi mandiri melalui jalur pendidikan yang berkeadilan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi transformasi sosial yang lebih luas.
“Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sasarannya jelas, keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan,” ujar Agus Jabo dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta.
Program ini menargetkan keluarga dari kelompok masyarakat berpendapatan terendah agar anak-anak mereka memperoleh akses pendidikan dan fasilitas setara dengan sekolah unggulan lainnya.
Fasilitas Lengkap dan Pendekatan Terpadu
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah unggulan dengan fasilitas lengkap, mencakup asrama, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dapur, ruang makan, hingga lapangan olahraga. Setiap siswa juga akan mendapatkan laptop dan perlengkapan sekolah.
Pembangunan sekolah ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menjadi bagian dari kebijakan pendidikan dan kesejahteraan nasional.
Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memberdayakan keluarga siswa, termasuk perbaikan rumah dan peningkatan taraf ekonomi keluarga.
Agus Jabo menjelaskan, pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah atau kampus yang direvitalisasi dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tahap berikutnya akan diarahkan pada pembangunan sekolah permanen di atas lahan baru.
Kolaborasi Antarkementerian dan Pemerintah Daerah
Untuk memastikan percepatan realisasi proyek, Kemensos membentuk satuan tugas lintas kementerian yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian PUPR hingga pemerintah daerah.
Kolaborasi ini diperlukan agar setiap tahapan, mulai dari penyusunan dokumen hingga pelaksanaan teknis di lapangan, berjalan sesuai jadwal.
Agus Jabo menegaskan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam seluruh program. Dengan demikian, penyaluran bantuan maupun seleksi calon siswa bisa lebih akurat.
“Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus proaktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa percepatan proyek sangat bergantung pada kesiapan administrasi dan hasil asesmen di daerah.
“Semua usulan kami tampung. Bedanya hanya waktu pelaksanaan tahun ini atau tahun depan sesuai kesiapan dokumen, hasil asesmen teknis, dan ruang fiskal. Jangan tunda kelengkapan berkas, karena itu yang menentukan kecepatan eksekusi,” tambahnya.
Respons Daerah dan Contoh Implementasi
Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam audiensi menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat. Beberapa wilayah bahkan telah menyiapkan lahan dan sarana pendukung.
Salah satunya Kabupaten Sumbawa yang disebut sebagai daerah paling siap dengan sekolah rintisan yang sudah berjalan dan lahan permanen seluas sekitar 10 hektare.
Kesiapan serupa juga diungkapkan oleh perwakilan dari berbagai daerah, antara lain Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Bupati Ngada Raymundus Bena, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Sekda Parigi Zulfinasran Achmad, serta Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tenggara Wawan Arianto.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat memastikan seluruh usulan daerah akan diproses sesuai dengan kelengkapan administrasi dan kesiapan lapangan.
Dari Perlindungan ke Pemberdayaan
Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur pendidikan, melainkan investasi sosial jangka panjang untuk mengubah paradigma dari perlindungan menjadi pemberdayaan.
“Arah kebijakan kita jelas, dari perlindungan menuju pemberdayaan. Sekolah Rakyat akan melahirkan anak-anak yang berdaya, sementara keluarganya kita dorong naik kelas, punya penghasilan sendiri, dan tidak lagi bergantung pada bansos,” tegasnya.
Melalui pendekatan ini, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi baru bagi pembangunan manusia Indonesia yang lebih inklusif.
Pemerintah menilai bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial semata, tetapi harus dibarengi dengan pembangunan kapasitas manusia melalui pendidikan berkualitas.
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan Setara
Kemensos menargetkan Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan terpadu yang mampu menyatukan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Dengan melibatkan lintas sektor dan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan sekolah ini bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah.
Program ini juga diharapkan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat diharapkan melahirkan generasi yang lebih produktif dan mandiri, sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi bangsa.
