JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ajakan tersebut bukan sekadar himbauan biasa, tetapi bagian dari gerakan besar menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Lewat inisiatif ini, Dedi ingin membangun budaya baru di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pengawas aktif terhadap kualitas pekerjaan di lapangan. 

Ia bahkan menegaskan, hasil pengawasan warga akan dijadikan bahan penilaian dalam program Penghargaan Pembangunan Jawa Barat yang diumumkan setiap akhir tahun.

“Seluruh warga dipersilahkan untuk memantau dan mengawasi pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat yang saat ini masih berlangsung,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya.

Masyarakat Jadi Mitra Pengawasan

Menurut Dedi, masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi daerahnya masing-masing. Karena itu, ia menilai peran warga sangat penting dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai standar. 

Pengawasan ini mencakup berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan jalan, drainase, penerangan jalan umum, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, jembatan, hingga pengerukan sungai.

Ia mempersilakan masyarakat untuk melaporkan setiap temuan di lapangan, baik yang menunjukkan hasil pekerjaan yang baik maupun yang dinilai buruk.

Menariknya, laporan itu tidak harus disampaikan secara formal. Dedi justru mendorong warga untuk memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama dalam menyampaikan hasil pemantauan.

“Dipersilahkan untuk diawasi, diposting di media sosial manakala pekerjaan itu bagus atau pekerjaan itu jelek,” tambahnya.

Langkah ini menandai pendekatan baru dalam sistem pengawasan publik, di mana teknologi digital dimanfaatkan untuk memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik.

Transparansi Lewat Penghargaan Pembangunan

Mantan Bupati Purwakarta itu menuturkan, Pemprov Jawa Barat akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan yang sedang berjalan. 

Di akhir tahun, tepatnya pada bulan Desember, pemerintah provinsi akan mengumumkan dua kategori: pekerjaan terbaik dan pekerjaan terburuk.

“Pada seluruh kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, di akhir tahun bulan Desember, Pemprov Jabar akan mengumumkan pekerjaan terbaik dan terburuk,” ucap Dedi.

Proyek yang dinilai terbaik akan menerima penghargaan langsung dari gubernur, sedangkan proyek dengan kualitas terburuk akan diumumkan ke publik melalui platform media sosial resmi pemerintah provinsi.

Dengan cara ini, Dedi ingin mendorong seluruh kontraktor, dinas, dan pelaksana proyek untuk meningkatkan standar kualitas pekerjaan mereka.

Transparansi, menurutnya, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memacu kompetisi sehat antarwilayah dalam menghasilkan proyek pembangunan yang berkualitas.

Pengawasan Digital untuk Pemerintahan Bersih

Langkah Dedi mengundang warga menjadi pengawas proyek publik juga sejalan dengan semangat pemerintahan digital (e-governance) yang sedang dikembangkan di Jawa Barat. 

Dengan melibatkan masyarakat melalui media sosial, proses pengawasan menjadi lebih cepat, terbuka, dan responsif terhadap keluhan publik.

Selain itu, kebijakan ini juga menekan potensi penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan proyek di lapangan. Warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai “mata dan telinga” pemerintah dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.

Dedi menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk pencitraan, melainkan bagian dari reformasi tata kelola pembangunan daerah. Ia menyebut, kepercayaan publik hanya bisa diperoleh bila pemerintah berani membuka diri terhadap pengawasan rakyat.

Dorong Kualitas dan Estetika Pembangunan

Lebih jauh, Dedi menekankan bahwa penghargaan yang diberikan pemerintah bukan hanya menilai kecepatan atau besaran proyek, melainkan juga kualitas dan estetika hasil pembangunan. 

Ia ingin agar seluruh infrastruktur yang dibangun di Jawa Barat memiliki umur panjang dan nilai keindahan yang sesuai dengan karakter daerahnya. “Kami ingin seluruh pekerjaan di Jawa Barat berkualitas, estetik, dan memiliki umur yang panjang,” pungkasnya.

Fokus pada estetika, menurut Dedi, bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa keindahan lingkungan fisik mampu meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. Dengan begitu, warga tidak hanya merasakan manfaat secara fungsional, tetapi juga secara emosional dan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Program Penghargaan Pembangunan Jawa Barat ini sekaligus menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat. Ketika warga merasa dilibatkan dalam pengawasan, mereka akan lebih peduli terhadap keberlangsungan fasilitas umum yang dibangun di sekitar mereka.

Dengan konsep ini, pengawasan proyek bukan lagi tanggung jawab eksklusif pemerintah, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh warga Jawa Barat.

Selain mendorong akuntabilitas, langkah tersebut juga berpotensi meningkatkan efisiensi pembangunan. Laporan cepat dari masyarakat di lapangan dapat membantu pemerintah mendeteksi sejak dini adanya kesalahan konstruksi, keterlambatan, atau penyimpangan.

Proyek Buruk Tak Bisa Sembunyi

Kebijakan Dedi yang akan mengumumkan proyek terburuk di media sosial dinilai sebagai langkah berani dalam membangun budaya transparansi. 

Dengan publikasi terbuka, setiap kontraktor dan pelaksana proyek akan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hasil kerja mereka tidak menjadi sorotan negatif di ruang publik.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk mempermalukan, melainkan mendorong perbaikan kualitas secara menyeluruh. Publikasi hasil ini sekaligus menjadi sarana evaluasi bersama agar masyarakat tahu sejauh mana pembangunan berjalan efektif dan efisien.

Membangun Jawa Barat yang Terbuka dan Akuntabel

Melalui langkah-langkah tersebut, Dedi Mulyadi berupaya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang paling terbuka terhadap pengawasan publik.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.

Dedi percaya, pembangunan yang baik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau kecepatan proyek, tetapi dari seberapa besar manfaat dan kebanggaan yang dirasakan rakyat.

Dengan keterlibatan masyarakat, media sosial, dan sistem penghargaan yang terbuka, Jawa Barat di bawah kepemimpinannya bergerak menuju model pemerintahan yang partisipatif dan berintegritas tinggi — di mana setiap warga memiliki peran, setiap proyek diawasi, dan setiap hasil dinilai secara jujur.