JAKARTA - Selama satu tahun Kabinet Merah Putih berjalan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berhasil mencatat sejumlah capaian strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Tidak hanya berfokus pada reformasi internal aparatur negara, Kementerian PANRB juga berperan aktif mendukung program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, memastikan implementasi kebijakan berjalan sinergis di tingkat kementerian, lembaga, dan daerah.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan bahwa sejak Oktober 2024, kementerian ini terus melakukan transformasi sektor pemerintahan untuk melayani negeri, selaras dengan visi Kabinet Merah Putih.
“Hal ini dilakukan dengan menjalankan program strategis Kementerian PANRB sembari beriringan mendukung program prioritas Presiden,” ujar Menteri Rini.
Penataan Kelembagaan dan Jabatan Pimpinan
Pada fase awal kabinet, Kementerian PANRB memainkan peran sentral dalam penataan struktur kelembagaan. Dalam 100 hari pertama, kementerian berhasil menuntaskan 69 Peraturan Presiden mengenai penataan kelembagaan, memperkuat tata kelola dan efisiensi pemerintahan.
Selain itu, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dilakukan tepat waktu, menjamin kelancaran pelayanan publik meski berada dalam masa transisi pemerintahan. Langkah ini menegaskan komitmen PANRB dalam menjaga kesinambungan operasional birokrasi sekaligus memperkuat struktur pemerintahan yang adaptif dan efektif.
Lompatan Pelayanan Publik: Mal Pelayanan Publik Fisik dan Digital
Di sektor pelayanan publik, Kementerian PANRB membentuk 66 Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam satu tahun terakhir, yang kini menjadi bagian dari 296 MPP di seluruh Indonesia.
MPP menghadirkan layanan terintegrasi pemerintah dan swasta, rata-rata menyediakan 155 jenis layanan yang mempermudah masyarakat mengurus administrasi, perizinan, dan layanan non-perizinan.
Selain MPP fisik, hadir MPP Digital Nasional (MPPDN) yang mempersingkat proses layanan. Misalnya, layanan perizinan tenaga kesehatan kini selesai dalam waktu kurang dari 1 jam, sebelumnya memakan waktu hingga 14 hari kerja.
MPPDN telah diimplementasikan di 199 daerah dengan 184.802 penerima manfaat.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 menunjukkan skor 88,9 (Sangat Baik), tertinggi dalam lima tahun terakhir, sementara Indeks Pelayanan Publik (IPP) meningkat dari 3,89 menjadi 4,02 (A-/Sangat Baik).
Menteri Rini menekankan capaian ini sesuai arahan Presiden untuk pelayanan publik lebih efisien, transparan, dan responsif.
Digitalisasi Pemerintahan dan Efisiensi Anggaran
Transformasi digital juga menjadi fokus utama. Bersama Tim SPBE Nasional, Kementerian PANRB mengevaluasi 1.750 kegiatan kementerian/lembaga, mengefisiensikan anggaran TIK pemerintah pusat senilai Rp100,1 miliar.
Penerapan digital juga diterapkan dalam program Perlindungan Sosial, yang melalui interoperabilitas data dapat menyelesaikan isu ketidaktepatan sasaran senilai lebih dari Rp100 triliun. Uji coba di Kabupaten Banyuwangi berhasil merekam 341.000 pendaftar dalam tiga minggu.
Reformasi SDM Aparatur: Rekrutmen dan Karier
Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dalam rekrutmen CASN dengan penerimaan lebih dari 180 ribu PNS dan 870 ribu PPPK dari 6 juta pelamar, sekaligus menyelesaikan isu tenaga non-ASN yang telah berlangsung 20 tahun.
Kementerian PANRB juga memperkenalkan reformasi total pada sistem karier, kesejahteraan, dan manajemen ASN, termasuk kebijakan Fleksibilitas Kinerja ASN untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan aparatur.
Saat ini, persiapan Peraturan Pemerintah terkait Manajemen ASN dan penghargaan ASN sedang dikawal untuk implementasi lebih luas.
Akuntabilitas, Integritas, dan Zona Integritas
Untuk memperkuat akuntabilitas aparatur, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, menunjukkan komitmen birokrasi bersih dan akuntabel.
Nilai SAKIP meningkat, dengan 84 persen instansi pemerintah mencatat perbaikan, sementara lebih dari 15.000 unit layanan publik menerapkan Zona Integritas, baik Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 2024 mencapai 73,98 (Baik), meningkat dari 72,68 tahun sebelumnya, mencerminkan tren perbaikan berkelanjutan.
Dukungan Program Prioritas Presiden
Selain reformasi internal, Kementerian PANRB mendukung program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Rakyat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini meliputi penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, dan integrasi kinerja antar kementerian/lembaga.
Menteri Rini juga menekankan keterbukaan Kementerian PANRB terhadap masukan publik untuk memperbaiki birokrasi.
“Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, Kementerian PANRB terus mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan melayani, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
