JAKARTA - Pemerintah pusat terus mengintensifkan langkah pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Fokus utama saat ini tidak hanya pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan para penyintas memiliki tempat tinggal sementara yang layak serta akses pendidikan yang kembali berjalan.
Upaya ini dilakukan secara paralel agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan bermartabat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam membangun hunian sementara bagi warga terdampak bencana.
Selain hunian, perhatian juga diarahkan pada percepatan pemulihan sektor pendidikan, khususnya pembersihan dan perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan tidak berjalan parsial. Hunian, pendidikan, dan layanan dasar dipastikan saling mendukung agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung secara berkelanjutan di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Perkembangan pembangunan hunian sementara
Pembangunan hunian sementara atau huntara menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam fase pemulihan bencana.
Menko PMK Pratikno mengungkapkan bahwa hingga 28 Desember, pembangunan huntara di tiga provinsi di Sumatra telah berjalan dan sebagian sudah selesai. Total unit huntara yang telah dibangun mencapai 1.050 unit.
"Per 28 Desember, huntara di tiga provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu 1.050 unit hunian," kata Pratikno.
Pembangunan huntara tersebut melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat proses dan memastikan kualitas bangunan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci agar hunian sementara dapat segera ditempati dan memberikan rasa aman bagi para penyintas bencana.
Keberadaan huntara diharapkan mampu menjadi solusi jangka menengah sebelum masyarakat benar-benar kembali ke hunian permanen. Dengan hunian yang layak, masyarakat terdampak dapat memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya secara lebih optimal.
Kolaborasi lembaga dalam percepatan pemulihan
Pratikno menjelaskan bahwa pembangunan huntara tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun sebanyak 450 unit huntara, sementara Danantara berkontribusi dengan membangun 600 unit hunian sementara.
Pembagian peran ini dilakukan agar pembangunan dapat berjalan serentak di berbagai lokasi terdampak. Sinergi antarinstansi dinilai mampu mempercepat penyediaan hunian, mengingat luasnya wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Kolaborasi tersebut juga mencerminkan pendekatan gotong royong dalam penanganan bencana. Pemerintah pusat, lembaga terkait, dan mitra pembangunan bergerak bersama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi secepat mungkin.
Dengan keterlibatan banyak pihak, proses pembangunan huntara dapat dilakukan secara masif tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya.
Pemulihan sektor pendidikan jadi perhatian utama
Selain hunian, sektor pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah. Pratikno menyebutkan bahwa dari total 3.700 sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk bergerak cepat agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung. Pendidikan dinilai sebagai sektor vital yang tidak boleh terhenti terlalu lama karena menyangkut masa depan anak-anak di wilayah terdampak.
"Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai," ujar Pratikno.
Upaya percepatan pembersihan sekolah dilakukan agar ruang belajar dapat digunakan kembali dengan aman. Pemerintah memastikan bahwa keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama sebelum kegiatan belajar dimulai kembali.
Target waktu dan komitmen pemerintah pusat
Penetapan target penyelesaian pembersihan sekolah hingga 4 Januari menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memulihkan sektor pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan gangguan proses belajar mengajar pascabencana.
Pratikno menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan dengan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat terkait, hingga relawan. Semua pihak diminta bekerja secara terintegrasi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu.
Pemerintah juga memastikan bahwa pemulihan tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian sementara dan pembersihan sekolah. Tahapan berikutnya akan mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih menyeluruh, termasuk pembangunan infrastruktur permanen.
Melalui langkah-langkah terukur ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana di Sumatra dapat segera bangkit, menjalani kehidupan yang lebih stabil, serta kembali menata masa depan dengan optimisme.
