JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan komitmen untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur di tengah upaya efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan pendekatan yang telah dijalankan sejak pandemi Covid 19, Surabaya memfokuskan strategi pada optimalisasi sistem kerja dan pengelolaan keuangan berbasis smart governance.
Memanfaatkan Teknologi dalam Pengelolaan Anggaran
Irvan Wahyudrajad, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, menyampaikan dalam program ‘Semanggi Suroboyo’ di Radio Suara Surabaya bahwa efisiensi di Surabaya bukan soal pemotongan anggaran, tetapi lebih kepada bagaimana pembenahan sistem kerja menjadi lebih cerdas dan efisien.
“Kita banyak belajar, termasuk bagaimana menyusun anggaran yang efektif, efisien, dan berdampak pada masyarakat. Jadi efisiensi ini bukan berarti potong anggaran, tetapi pintar dalam bekerja. Ini bagaimana tepat sasaran, tepat guna, sehingga menghasilkan efektivitas pembangunan daerah,” ujar Irvan.
Pembelanjaan Wajib Tetap Terjaga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2025 yang berjumlah Rp12,1 triliun tetap mengalokasikan Rp8,7 triliun untuk belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Irvan menegaskan, sektor-sektor tersebut adalah komitmen yang tidak mungkin dipangkas.
“Untuk pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan beasiswa, semuanya tidak mungkin terpangkas. Sisa Rp3,5 triliun digunakan untuk belanja prioritas lainnya seperti penanganan banjir dan perbaikan kampung,” jelas Irvan. Salah satu fokus adalah perbaikan infrastruktur dan penanggulangan banjir. “Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menargetkan semua ini selesai pada 2026 hingga 2030. Fokus pada pembangunan skala kota seperti perbaikan saluran, paving, dan fasilitas kampung lainnya,” tambahnya.
Menerapkan Efisiensi Melalui Daring dan Optimalisasi Aset
Wiwiek Widayati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, mengungkapkan bahwa beberapa sektor seperti perjalanan dinas dan acara seremonial menjadi target efisiensi. Pertemuan yang bisa dilaksanakan secara daring akan dilakukan untuk mengurangi biaya perjalanan dinas.
“Kalau ada rapat yang bisa dilakukan secara daring, kami upayakan untuk tidak melakukan perjalanan dinas. Ini sudah menjadi kebijakan sejak pandemi dan terus kami terapkan,” ucap Wiwiek.
Selain itu, Perlunya pengelolaan aset daerah untuk menambah pendapatan kota juga disoroti. Wiwiek mengungkapkan bahwa aset yang masih ‘tidur’ harus dikelola agar lebih produktif dan mendukung pembangunan.
“Optimalisasi aset daerah agar tidak ada yang idle menjadi salah satu fokus. Aset-aset ini harus bisa menghasilkan dan menghidupi kota. Kami akan terus dorong upaya ini agar lebih produktif ke depannya,” ungkapnya.
Fokus Pada Prioritas dan Kesejahteraan Warga
Pendekatan yang diambil Pemkot Surabaya ini menunjukkan bagaimana efisiensi bukan berarti mengorbankan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, strategi ini bertujuan menjamin agar pekerjaan pemerintah tetap berpusat pada kebutuhan warga dan pembangunan infrastruktur penting.
Dengan belanja prioritas yang mencakup penanggulangan banjir dan perbaikan fasilitas umum, Surabaya terus berupaya meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Komitmen pada smart governance dan pengelolaan anggaran yang efektif diharapkan mampu menjadikan Surabaya model bagi kota lainnya di Indonesia dalam hal inovasi dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Dalam tatanan ekonomi yang semakin menuntut efisiensi, pemerintah daerah seperti Surabaya menunjukkan bahwa keseimbangan dapat dicapai antara penghematan anggaran dan pemeliharaan kualitas layanan. Strategi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Surabaya.
Langkah yang diambil Pemkot Surabaya dalam efisiensi anggaran dapat dilihat sebagai cermin dari bagaimana inovasi dan teknologi dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan pengelolaan keuangan di level pemerintahan daerah. Selain menjaga pelayanan publik dan infrastruktur, langkah ini juga membawa optimisme baru akan kondisi ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga Surabaya.
