SAMARINDA — Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan meminta jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur memperkuat pendampingan hukum ke pemerintah daerah. Harapan itu disampaikan di sela acara pisah sambut Kajati Kaltim dari Supardi kepada Chatarina Muliana di Gedung Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jumat (14/8/2026) malam.
Menurut Angela, sinergi antara eksekutif dan aparat penegak hukum menjadi kunci kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pendampingan yang solid, pemerintah daerah memiliki ruang konsultasi sebelum menjalankan program pembangunan.
“Harapan saya untuk pendampingan-pendampingan yang ada di wilayah Kalimantan Timur sendiri terus diperkuat lagi, ditingkatkan,” ujarnya.
Sinergi untuk Menjaga Kaltim Tetap Terbaik
Angela menegaskan kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak melanggar aturan. Ia optimistis niat baik untuk masyarakat akan membuahkan hasil bila dibangun bersama.
“Saya yakin kalau ada niat yang baik dan niat yang tulus untuk masyarakat kita, tentunya sama-sama kita berkolaborasi dan bersinergi dengan lebih baik lagi untuk menjaga Kalimantan Timur menjadi yang terbaik,” tuturnya.
Pemkab Mahulu, lanjut Angela, siap membangun komunikasi dengan jajaran Kejati Kaltim. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Selamat Datang untuk Kajati Baru
Dalam kesempatan yang sama, Angela menyampaikan selamat datang kepada Chatarina Muliana. Ia berharap kepemimpinan baru dapat meneruskan program yang sudah berjalan sekaligus membenahi hal yang masih kurang.
“Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Kajati yang baru, selamat datang di Kalimantan. Semoga perjalanan selama menjabat di Kalimantan Timur, di Kejaksaan Kalimantan Timur, dapat berjalan dengan baik dan sukses,” kata Angela.
Acara pisah sambut tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala daerah se-Kaltim. Pergantian pucuk pimpinan Kejati diharapkan memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan kejaksaan, khususnya dalam tata kelola pemerintahan.