Anggota DPRD Samarinda Ismail Latisi Minta SK CPNS Lolos Seleksi Segera Terbit, Jangan Ada Warga yang Terzalimi

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:47:31 WIB
Anggota DPRD Samarinda Ismail Latisi meminta pemerintah segera menerbitkan SK CPNS bagi peserta yang telah lolos seleksi.

SAMARINDA — Desakan tegas disuarakan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, terkait nasib calon pegawai negeri sipil yang telah lolos seleksi namun belum kunjung mendapatkan kepastian hukum. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan hak warga negara terhambat hanya karena lambatnya ritme kerja prosedural birokrasi.

“Prinsipnya, jangan sampai ada warga negara Indonesia yang terzalimi,” ujar Ismail dalam pernyataannya di Samarinda, baru-baru ini.

Menurutnya, di balik tumpukan berkas administrasi yang ada di meja birokrasi, terdapat nasib dan masa depan individu nyata yang sedang dipertaruhkan. Para peserta seleksi telah mengorbankan waktu, tenaga, hingga biaya untuk meraih masa depan yang lebih baik, dan banyak harapan keluarga yang digantungkan pada hasil kelulusan tersebut.

Komunikasi Dua Arah Jadi Kunci Penyelesaian

Ismail menilai, hambatan penerbitan SK kerap kali disebabkan oleh kendala teknis atau dokumen administrasi peserta yang belum lengkap. Jika situasi ini yang terjadi, instansi terkait diminta untuk tidak mendiamkan masalah tersebut.

“Kalau seandainya ada persyaratan yang belum terpenuhi, persyaratannya dikomunikasikan supaya bisa segera dipenuhi,” jelasnya.

Politikus PKS ini menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah yang jujur dan terbuka antara pemerintah dan para peserta. Dengan begitu, calon pegawai dapat segera bergerak melengkapi kekurangan tanpa harus menebak-nebak dalam kecemasan.

Hak Ekonomi Warga Tidak Boleh Layu di Tengah Jalan

Perspektif yang dibawa Ismail berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ia menilai sangat tidak adil jika impian dan hak ekonomi para peserta yang telah dinyatakan lulus harus terhenti atau layu di tengah jalan.

“Ini hak orang. Jangan sampai ada hak warga negara Indonesia yang seharusnya sudah dirapatkan, terhenti karena satu dua dan lain hal,” tambahnya.

Pemerintah pun dituntut untuk bergerak cepat dan transparan dalam proses administrasi pasca-seleksi. “Jangan sampai ada yang dizalimi. Orang-orang yang sudah dinyatakan lolos CPNS, SK-nya belum keluar, ya segera dikeluarkan,” pungkasnya.

Tags

Terkini