BERITASELA.ID — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pembekuan izin dilakukan usai meninjau lokasi karhutla di Desa Kuala Dua, Kubu Raya, Kamis (3/9/2026). Langkah ini menyasar perusahaan yang aktivitas land clearing-nya diduga menjadi pemicu meluasnya titik api.
Alasan Teguran Langsung ke Perusahaan Perkebunan
Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Prabowo agar penegakan hukum berjalan adil dan tidak diskriminatif. Pesan yang ingin ditegaskan: pemilik modal yang lalai terhadap lingkungan tidak kebal dari sanksi.
"Sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita menegakkan hukum yang adil, yang fair, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," kata Raja Juli. Penegasan ini muncul di tengah melonjaknya jumlah titik api yang terdeteksi di Kalbar dan Kalimantan Tengah.
Pembekuan Izin dan Paksaan Pemulihan Lingkungan
Sanksi yang dijatuhkan tidak berhenti pada pembekuan izin usaha. Pemerintah turut memberlakukan paksaan pemulihan lingkungan kepada kelima perusahaan tersebut.
"Teman-teman dan para masyarakat dan juga para pengusaha yang doyan dengan melakukan land clearing ya untuk perkebunan, maka sore hari ini atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan pembekuan izin usaha sekaligus paksaan pemulihan lingkungan," ujar Raja Juli.
Paksaan pemulihan lingkungan mewajibkan perusahaan untuk segera merehabilitasi lahan yang terbakar. Kewajiban ini dikenakan sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung atas kerusakan ekologis yang ditimbulkan.
Desakan Penegakan Hukum di Tengah Darurat Asap
Pembekuan izin ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah tidak lagi menoleransi praktik pembakaran lahan untuk kepentingan bisnis. Langkah pembekuan izin ini juga mempertegas komitmen pemerintah dalam menangani karhutla, terutama di dua provinsi yang menjadi fokus prioritas penanganan nasional tersebut.